Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah telah memenuhi kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan terus meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 332,4T pada tahun 2013 menjadi Rp 550T pada tahun 2021. Dari berbagai indikator keberhasilan belajar siswa, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Krisis pembelajaran diperparah dengan adanya pandemi covid 19. Covid 19 menyebabkan learning loss. Untuk mengantisipasi learning loss dan learning gap di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek), telah memberlakukan Kurikulum Darurat. Kurikulum Darurat secara signifikan mampu mengurangi indikasi learning loss dan learning gap selama pandemi baik untuk pencapaian literasi maupun numerasi. Untuk mengatasi potensi learning loss dan learning gap selama pandemi, perlu dikembangkan kurikulum yang secara komprehensif mampu mengatasi krisis pembelajaran yang merupakan masalah akut di Indonesia. Melihat berbagai tantangan yang terjadi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan menerapkan Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut Kurikulum Prototipe). Pelaksanaan Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk memahami esensi Kurikulum Merdeka termasuk pelaksanaan penilaian (assesmen). Penilaian yang dilakukan berfungsi sebagai proses pembelajaran (assessment as learning), untuk proses pembelajaran (assessment for learning), dan penilaian pada akhir proses pembelajaran (assessment of learning) yang berbasis pada digital atau internat evaluation (I-Eval)